Madiun - Kabupaten Madiun sedang bergolak dengan isu pengadaan tenaga kesehatan non-ASN yang dinilai tidak transparan dan terkesan terburu-buru. Aktivis Tundung Madiun, yang terdiri dari PSM-BANASPATI MOJOPAHIT dan masyarakat Madiun, dengan tegas menolak keputusan ini. Mereka mendukung evaluasi kebutuhan tenaga kesehatan yang objektif dan transparan.
Direktur RSUD Caruban telah mengumumkan bahwa pengadaan pegawai BLUD non-ASN ditetapkan melalui Keputusan Nomor 184 4/434/KPTS/402 102 110/2024. Namun, aktivis Tundung Madiun mempertanyakan proses pengadaan ini dan menuntut transparansi serta akuntabilitas yang lebih tinggi.
Aktivis Tundung Madiun menyerukan pembatalan pengadaan tenaga kesehatan non-ASN tersebut. Mereka menilai bahwa pengadaan ini tidak tepat dilakukan saat masa transisi pergantian pemimpin daerah. Aktivis juga berencana melaporkan dugaan penyalahgunaan ke Inspektorat dan instansi terkait jika pengadaan tetap dilanjutkan tanpa transparansi.
Jika pengadaan tetap dilaksanakan, Tundung Madiun akan melakukan demonstrasi besar-besaran dengan mengerahkan ribuan massa. Salah satu aktivis menyatakan, "Kami akan menciptakan sejarah baru di Kabupaten Madiun jika para pelayan masyarakat tidak mendengarkan masukan dari masyarakat."
Poin Tuntutan Aktivis Tundung Madiun:
- Memastikan bahwa pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata.
- Menuntut penghentian pengadaan jika tidak memenuhi kriteria transparansi dan akuntabilitas.
Aktivis Tundung Madiun menegaskan bahwa pengadaan harus dilakukan secara objektif dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan kebutuhan tenaga kesehatan yang tepat.
Bersambung.....
Posting Komentar